Desa Pagedangan Ilir

Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Pagedangan Ilir

Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang

Bagikan Web ke Facebook

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	257
Kemarin	:	299
Total Pengunjung	:	30.488
Sistem Operasi	:	Unknown
IP Address	:	18.97.9.174
Browser	:	Unknown v.?

Desa	:	Pagedangan Ilir
Kecamatan	:	Kronjo
Kabupaten	:	Tangerang
Provinsi	:	Banten
Kode Pos	:	15550
Alamat Kantor	:	Jl. Raya Pagedangan Ilir Kronjo

081234567890

pagedanganilir@websitedesa.info

Desa Pagedangan Ilir

Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang
Prov. Banten

Desa Pagedangan Ilir

Perayaan

Awal Ramadhan

Hari
Jam
Menit
Detik

Info

12-08-2024 Pemprov Banten Laksanakan Sosialisasi Percontohan Desa Antikorupsi Bagi Pemerintah Desa Baca Selengkapnya

Kegiatan-pemerintah-desa Desa

Konten Populer

2.061 Kali
KEGIATAN BOP DESA DARI DANA DESA 3% TAHUN ANGGARAN 2023...

913 Kali
Budidaya Keong Macan...

746 Kali
KUNJUNGAN KEGIATAN ANAK-ANAK PAUD MUTIARA HATI DIKANTOR...

732 Kali
Musrenbang Desa Penetapan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKPDes...

559 Kali
KEGIATAN GOTONG ROYONG DIWILAYAH LINGKUNGAN RT 006...

Kategori

16 Desember 2024 09:50:00

118 Kali

DESA PAGEDANGAN ILIR

Pagedangan Ilir, 16 Desember 2024- Pelaksanaan Musyawarah Desa tentang DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Tahun 2024, dilaksanakan pada hari senin tanggal 16 Desember 2024 tempat di Aula Kantor Desa Pagedangan Ilir, mulai jam 09.30 - 12.30 WIB, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 2 sesi mengingat jumlah yang diundang harus memenuhi standar jumlah peserta sesuai prokes terkait kapasitas ruangan. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua RW dan Ketua RT di masing-masing wilayah yang dipimpin oleh Kepala Desa Pagedangan Ilir, dimana TKSK, Pendamping PKH dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain ikut serta dalam koordinasi dan mengawasi pelaksanaannya.
Tujuan dilaksanakan MusDes DTKS adalah (1) mengkomunikasikan penetapan DTKS terbaru sesuai Kepmensos RI No. 88/HUK/2021, mencermati dan mengevaluasi kesesuaian DTKS, serta pengajuan usulan baru secara mandiri maupun oleh Ketua RT/RW; (2) meningkatkan obyektivitas hasil evaluasi data dan usulan melalui pengamatan di wilayah dan (3) mengkoordinasikan kegiatan verbal DTKS.
Selanjutnya diberikan waktu bagi Ketua RW dan Ketua RT untuk bisa mencermati data memberikan keterangan apabila ada warga dalam DTKS yang sudah meninggal dunia, pindah atau tidak diketahui keberadaannya, NIK dan No. KK yang tidak valid untuk sesuaikan dengan data dari Dukcapil juga bisa menyampaikan usulan baru sesuai indikator kemiskinan yang ada dari Dinsos Kota Dengan adanya Musdes ini diharapkan data yang ada dalam DTKS benar-benar valid dan sesuai serta tepat sasaran.